Komisi III DPR Akan Panggil Kapolri untuk Bongkar Dalang dan Motif Penyadapan Prabowo

JawaPos.com - Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis(12/11). Dalam rapat tersebut secara khusus akan membahas penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain itu juga untuk mengungkap pihak yang berada di balik perkara tersebut serta motif pelaksanaannya.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, dalam keterangannya, Minggu (8/11).

Habiburokhman memastikan, rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung olehnya sebagai Ketua Komisi III DPR. Ia juga akan didampingi seluruh jajaran pimpinan komisi, yakni Wakil Ketua Komisi III Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.

Habiburokhman menegaskan, keterlibatan DPR dalam mengawal perkara tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan pimpinan DPR. Komisi III ingin memastikan proses penegakan hukum berjalan hingga seluruh fakta dalam dugaan penyadapan ilegal itu terungkap secara terang.

Ia menegaskan, pengawasan terhadap penanganan perkara tidak akan berhenti pada pengungkapan dugaan tindak pidana semata. Komisi III juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat, termasuk latar belakang dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

"Sebagaimana arahan Pompinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya," tegas Habiburokhman.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Komisi III DPR, lanjut dia, akan mengawal proses tersebut agar penanganan kasus berjalan hingga tuntas.

"Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," pungkasnya.

Baca Juga:Dikabarkan Masuk Daftar Penyadapan oleh Listyo Sigit, Erick Thohir Tunggu Verifikasi dari Kapolri

Sebagaimana diketahui, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (pati) sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal. Keempat tersangka itu yakni, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 32 ayat (1). Mereka diancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun.